Rambu-rambu yang Harus Diperhatikan dalam REDD+
Iklim Karbon, 08 Maret 2011

Proyek pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia perlu berfokus pada isu perbaikan birokrasi pemerintah, keadilan, serta kemanusiaan. Tanpa itu, kemiskinan akan terus melanda masyarakat di sekitar hutan. Hal ini disampaikan Manajer Program Hutan dan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Giorgio Budi Indrarto menyusul konflik yang terjadi dalam pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di Jambi dan Kalimantan Tengah.

”Kasus di Jambi dan Kalimantan Tengah bisa jadi soal kebijakan atau orangnya. Namun, ini menunjukkan ada banyak masalah di proyek REDD+,” ujar Giorgio, seperti yang dilansir Kompas.

Menurut keterangan yang disampaikan Koordinator Program Perubahan Iklim HuMa Bernadinus Steni, selama ini kebijakan pembangunan pemerintah cenderung gagal memberi nilai lebih kepada masyarakat sekitar hutan, sebaliknya, memiskinkan mereka. Masyarakat yang bermukin di sekitar hutan ‘dipaksa’ mencari jalan sendiri dan mengubah budaya mereka sejalan dengan pembatasan akses terhadap hutan.

Menurut Steni, ada tiga rambu yang harus diperhatikan pemerintah dan pengelola sektor kehutanan:
Pertama (I), kajian strategi pengelolaan lingkungan hidup pada tahap awal proyek.
Kedua (II), tidak ada perubahan fungsi ekologis di kawasan yang memiliki kerentanan dan keunikan hidrologi, sumber air bersih, struktur tanah, dan keanekaragaman hayati.
Ketiga (III), proyek itu harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaannya.