Banjir Bandang Sumbar Karena Pembalakan Liar

Sumber : Viva News.com, 07 November 2011
Oleh : Eri Naldi
Sumatera Barat

Banjir bandang yang menghantam Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Kamis dinihari, 3 November 2011, baru saja berlalu. Sekitar 170 unit rumah warga di lima kecamatan hanyut dibawa banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Banjir bandang ini juga membentuk muara baru di Pasir Putih, Jorong Pasa Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pessel. Manajer Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops PB) Sumbar Ade Edward mengaku, muara yang baru terbentuk pasca banjir bandang lebarnya mencapai 700 meter.

Lahan hunian warga di kawasan ini berubah menjadi aliran sungai. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel Nasharyadi yang diwawancarai beberapa waktu lalu pasca banjir bandang mengaku, derasnya hujan di kawasan hulu menjadi bencana terparah selama belasan tahun terakhir. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Khalid Saefullah, pada VIVAnews memaparkan, degradasi lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. “Sejak 2007 kita sudah ingatkan, jika kondisi begini terus berlanjut, bencana ekologis—banjir bandang, tanah longsor—akan terjadi,” ujar Khalid Saefullah, Senin, 7 November 2011.

Investigasi yang dilakukan Walhi bersama lembaga swadaya pada 2006 lalu, menunjukkan kerusakan signifikan di kawasan hulu sungai yang berubah menjadi sumber bencana pada Kamis dinihari kemarin. Aksi illegal logging, menurut Saefullah, menjadi kata kunci utama penyebab banjir bandang yang merugikan Kabupaten Pessel hingga Rp300 miliar lebih. Pemenuhan kebutuhan kayu bagi pasar lokal menjadi pemicu munculnya kasus illegal logging di sejumlah titik di Sumbar. “Ini tidak terbantahkan lagi, karena perusahaan yang memiliki HPH dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan kayu ekspor,” katanya.

Data Walhi bersama sejumlah NGO, tak kurang dari 10 lokasi penebangan ditemukan di kawasan hulu sungai yang masuk dalam kawasan TNKS. Menurut Saeful, sekitar 25 persen hingga 35 persen kawasan hulu sungai mengalami degradasi—penurunan fungsi hutan.
Dari kondisi tersebut, katanya, bukan sesuatu yang aneh bila 10 kecamatan di Kabupaten Pessel terkena dampak banjir bandang pasca tingginya curah hujan. “Curah hujan itu hanya pemicu, bila kondisi hutan di kawasan jauh lebih baik, kondisi seperti ini tidak akan terjadi.”

2.000 Ha Rusak
Secara terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan TNKS Wilayah III, Kamaruzzaman, mengaku, perambahan hutan menjadi hal serius yang terjadi di Pessel. Tak kurang dari 2.000 hektare lahan TNKS akan direhabilitasi hingga 2015 mendatang.Tahun lalu, 250 hektare telah direhabilitasi lewat program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). “Kerusakan hutan di kawasan hulu—terutama di 10 kecamatan yang terkena banjir—sudah mengkhawatirkan sejak 2009, kalau begini tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
Dan hal tersebut, ujarnya, telah disampaikan pada walinagari (kepala desa) yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan TNKS. Alih fungsi lahan untuk perkebunan menjadi persoalan pelik yang belakangan kembali muncul. Masyarakat mengklaim, kawasan hutan TNKS di Pessel telah digunakan sebagai lahan perkebunan masyarakat setempat. Padahal, sejak tahun 2006 lalu, Pemda Pessel dan pihak pengelola TNKS telah menyapakati tapal batas luas lahan taman nasional tersebut yang masuk dalam kawasan hutan lindung. “Saat ini, kebun palawija masyarakat setempat telah masuk ke areal TNKS hingga kedalaman 1 hingga 2 kilometer. Hutan penyangga yang ada saat ini pun telah beralih fungsi menjadi perkebunan, bisa dibilang kawasan hutan penyangga sudah tidak ada lagi,” katanya.

Pengelola TNKS Wilayah III menargetkan, rehabilitasi areal hutan yang rusak akan berlanjut hingga 2015 mendatang. Tahun depan, sekitar 600 hektare lahan TNKS di wilayah III akan direhabilitasi. Ia mengaku, tidak ingin menyalahkan masyarakat dalam hal kerusakan hutan yang menjadi penyebab bencana banjir bandang. “Bagaimanapun, TNKS ada di 11 kecamatan dari 12 kecamatan di Pessel, perambahan hutan yang dilakukan segelintir orang berdampak pada ribuan orang, kita tidak ingin ini terulang,” ujarnya. Banjir bandang yang berdampak pada 10 kecamatan di Kabupaten Pessel menewaskan enam warga dan merusak ribuan rumah warga. Sekitar 170 unit rumah warga hanyut terseret arus. Sejumlah fasilitas umum seperti jalan, rumah ibadah, jembatan, rusak berat akibat banjir bandang.