Home

Kebencanaan di Kota Padang Kota Tercinta Kujaga dan Kubela, Sebuah Galeri Sebab Akibat

Leave a comment

Balaikota Padang yang baru diresmikan pada tahun 2013 ini berada di Pusat Banjirnya Kota Padang yang telah merubah Kawasa Terminal Regional menjadi Pusat Pemerintahan
Balaikota Padang yang baru diresmikan pada tahun 2013 ini berada di Pusat Banjirnya Kota Padang yang telah merubah Kawasan Terminal Regional menjadi Pusat Pemerintahan

Kebencanaan di Kota Padang Kota Tercinta Kujaga dan Kubela,
Sebuah Galeri Sebab Akibat

TBU-S – Padang – 15 Desember 2013

Bencana Alam memang tidak dapat diprediksi kapan akan datangnya. Namun dari beberapa kejadian kebencanaan, selalu ada tanda-tanda yang menjadi penyebab terjadinya bencana tersebut. Tanda-tanda tersebut tidak hanya diberikan oleh Alam itu sendiri akan tetapi juga disebabkan oleh Manusia yang telah ditakdirkan menjadi Khalifah di muka Bumi. Namun perlu kita ingat juga bahwasanya … agar tak ada bencana jika ia mulai memarahimu

Sebagai gambarannya Kota Padang yang secara geografis berada di Pantai Barat Sumatra yang curam dan didindingi oleh Bukit Barisan yang juga curam dengan banyak mata air yang terdapat di dalam kawasan hutannya. Secara alamiah juga telah dibentuk oleh alam itu sendiri kawasan-kawasan yang sanggup menampung air yang turun dari Perbukitan tersebut seperti adanya Rawa-Rawa yang berada di bagian Utara Kota ini.

Keberadaan Rawa tersebut telah sanggup menjaga Kota ini (khususnya Pemukiman) untuk tidak terendam Banjir yang membuat Manusianya tidak menjerit kebanjiran di masa lalu. Namun tidak dapat dipungkiri, pertambahan penduduk yang berdampak kepada pertambahan pemukiman sebagai bukti Kota Padang adalah Kota yang terus berkembang menuju modernisasi akhirnya merubah kemampuan Rawa tersebut untuk menjadi Kawasan Tampungan Air bagi Kota Padang. Dampaknya adalah Banjir. Sehingga sangat perlu disadari oleh masyarakat Kota Padang untuk terus WASPADA dan BERADAPTASI TERHADAP BENCANA khususnya BANJIR, GALODO dan GEMPA.

Berikut beberapa gambar-gambar yang terekam dalam 3 tahun terakhir yang MEMUNGKINKAN terjadinya bencana alam di Kota Padang yang telah menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat khususnya Banjir dan Galodo atau Banjir Bandang:

Konversi Rawa Nipah menjadi Perumahan yang menjadi Pagar Pasang Naik dan menjadi Tampungan Air Sungai di Musim Hujan
Konversi Rawa Nipah Menjadi Perumahan di Padang
Konversi Rawa Nipah Menjadi Perumahan di Padang

Pembukaan Jalan Baru di kawasan Perbukitan Yang Menyebabkan Hulu-Hulu Sungai di Sekitar Jalan Tersebut Menjadi Sanggup Menampung Tanah Bekas Galian Jalan
Pembukaan Jalan Yang Menembus Kawasan Hutan dari Lubuk Kilangan ke Bungus Yang Dapat Berdampak Kepada Meluapnya Batang Timbulun
Pembukaan Jalan Yang Menembus Kawasan Hutan dari Lubuk Kilangan ke Bungus Yang Dapat Berdampak Kepada Meluapnya Batang Timbulun

Penebangan Kayu/Pohon dan Pembukaan Lahan di Kawasan Hutan Yang Pasti Menjadi Hulu-Hulu Sungai Yang Mengalir ke Kota Padang
Tumpukan Batang-Batang Pohon Setelah Banjir Bandang Yang Menghantam Sungai Limau Manih sebagai Sub-DAS Batang Kuranji
Tumpukan Batang-Batang Pohon Setelah Banjir Bandang Yang Menghantam Sungai Limau Manih sebagai Sub-DAS Batang Kuranji

Drainase Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik Karena Betonisasi Pinggir Jalan bagi Tempat Parkir Kendaraan terutama Ruko-Ruko maupun Di Perumahan dan Sempitnya Drainase Yang Ada
Banjir di salah satu Jalan Utama di Kota Padang akibat Betonisasi Drainase dan Tersumbat serta Sempitnya Got yang tidak sanggup menampung Air Hujan
Banjir di salah satu Jalan Utama di Kota Padang akibat Betonisasi Drainase dan Tersumbat serta Sempitnya Got yang tidak sanggup menampung Air Hujan

Longsor Yang Tidak Terperhatikan di Hulu-Hulu Sungai di dalam Kawasan Hutan
Sebelum Longsor ini terjadi, aliran Longsor ini adalah anak Sungai yang hanya berair pada musim hujan. Pembukaan Lahan untuk Peladangan menyebabkan aliran anak sungai tersebut berubah menjadi Sungai Kering bila musim kemarau
Sebelum Longsor ini terjadi, aliran Longsor ini adalah anak Sungai yang hanya berair pada musim hujan. Pembukaan Lahan untuk Peladangan menyebabkan aliran anak sungai tersebut berubah menjadi Sungai Kering bila musim kemarau

Konversi Perbukitan menjadi Perumahan atau Areal Usaha Galian
Pembangunan Perumahan di Kaki Perbukitan dapat menjadi Bencana tersendiri bagi masyarakat apalagi Kota Padang berada di wilayah Gerakan Lempeng Aktif pada saat sekarang ini
Pembangunan Perumahan di Kaki Perbukitan dapat menjadi Bencana tersendiri bagi masyarakat apalagi Kota Padang berada di wilayah Gerakan Lempeng Aktif pada saat sekarang ini

Penimbunan Rawa Air Tawar di Sepanjang Jalan ByPass bagian Utara yang telah menjadi Wilayah Penampung Air bagi Kota Padang khususnya bila Musim Hujan
Penimbunan Rawa ByPass untuk Pembangun Ruko atau Perumahan demi Percepatan Pembangunan Kota yang berbasiskan Betonisasi
Penimbunan Rawa ByPass untuk Pembangun Ruko atau Perumahan demi Percepatan Pembangunan Kota yang berbasiskan Betonisasi

Berbagai SEBAB AKIBAT bagi kebencanaan di Kota Padang tersebut dapat saja bertambah bila dilihat dari sisi dan pengamat yang berbeda.(Qt)

Catatan:
Tulisan ini merupakan hasil pengamatan Penulis yang tidak bermaksud untuk membuat para pihak merasa tidak nyaman. Semoga menjadi pertimbangan dalam Pembangunan Kota Padang Kota Tercinta Kujaga dan Kubela di masa depan.

Menhut Canangkan Rehabilitasi DAS Oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Leave a comment

Menhut Canangkan Rehabilitasi DAS Oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Departemen Kehutanan, 15 Mei 2012
Nomor : S. 305/PHM-1/2012

Menteri Kehutaan, Zulkifli Hasan, mencanangkan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pada Rabu, 16 Mei 2012 di Ruang Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pencanangan rehabilitas DAS oleh pemegang IPPKH merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Kementerian Kehutanan juga telah menerbitkan beberapa peraturan pendukungnya, yaitu : (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan; (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan; (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan peluang penyelenggaraan kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan pada kawasan hutan, namun dengan pembatasan perlakuan tertentu sehingga fungsi dan peruntukan hutan tidak terganggu. Para pelaku pembangunan di luar sektor kehutanan berkewajiban melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi, karena usahanya berpotensi menimbulkan perubahan dan terganggunya ekosistem hutan, seperti usaha pertambangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, saat ini terdapat 414 pemegang IPPKH di seluruh Indonesia yang terdiri dari 295 berupa izin tambang dan 119 izin non tambang. Luas areal kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk IPPKH ini sekitar 340.000 Ha.

Terkait dengan upaya perbaikan lingkungan dan meminimalisir kerusakan ekosistem hutan akibat penambangan, maka para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berkewajiban melaksanakan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS. Reklamasi hutan wajib dilaksanakan pada kawasan hutan yang terganggu (on-site) dengan tahapan kegiatan penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban rehabilitasi DAS merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang berada diluar areal IPPKH (off-site).

Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH juga harus mengacu pada perencanaan karena merupakan satu kesatuan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang diselenggarakan pemerintah. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial akan selalu mengawal proses perencanaan ini dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Pemilihan jenis tanaman pada penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS ini mengutamakan jenis-jenis yang pemanfaatan non kayu seperti getah, buah, minyak, damar, dan lain-lain. Pemanfaatan hasil-hasilnya disesuaikan dengan pemangku areal dimana dilakukan penanaman. Apabila berada pada hutan lindung, maka pemanfataannya diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, apabila berada pada hutan konservasi, maka pemanfataannya diatur oleh Kementerian Kehutanan, serta apabila berada pada lahan milik, maka pemanfaat hasil tanamannya adalah pemilik lahan itu sendiri.#

Informasi lebih lanjut hubungi :
Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan
Ir. Sumarto, MM
Telp : (021) 5705099/ fax : (021) 5710484
Hp : 0811884495
Email : sumarto.suharno@gmail.com

Jakarta, 15 Mei 2012
Kepala Pusat
Sumarto
NIP. 19610708 198703 1 002

Sumber: INCL Edisi 15-21b, 21 Mei 2012 (PILI – Green Network)

—————————————-
#info Lama, berita Baru

%d bloggers like this: