Home

Tradisi Tumbang Bakar Tanam Bagi Pertanian Masyarakat

Leave a comment

Kebakaran di Lahan Gambut

TRADISI TUMBANG BAKAR BAGI PERTANIAN MASYARAKAT

PAQt, October 2012

Musim Kemarau hampir saja berlalu dan Musim Hujan pun mulai menaungi langit Sumatra. Titik api pun mulai tampak berkurang dari laporan data satelit NOAA bagi kawasan Sumatra. Di beberapa daerah pun banjir mulai menutupi perkampungan masyarakat. Langit mendung pun menghiasi cakrawala Pulau Sumatra. Negara tetangga juga tidak heboh lagi dengan kabut asap. Beberapa penerbangan pun tetap delay yang disebabkan bukan oleh kabut asap melainkan oleh mendung yang kadang menimbulkan badai.

Bagi masyarakat Petani Kebun di beberapa wilayah Sumatra, musim hujan adalah anugerah tersendiri. Anugerah ini merupakan kelanjutan dari anugerah musim kemarau. Mereka memiliki tradisi yang sudah turun temurun dalam berkebun. Kenapa dikatakan Tradisi? Karena mereka selalu melakukan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dalam melakukan pengelolaan lahan mereka terutama terhadap lahan baru. Tradisi tersebut adalah Tradisi Tumbang Bakar Tanam (Tumbanam). Tradisi ini sepertinya juga diikuti oleh beberapa perusahaan perkebunan yang tanamannya sudah tidak produktif dan harus digantikan dengan tanaman baru. Tetap saja ini adalah sebuah siklus waktu yang menjadi sebuah Tradisi.

Secara mikro-iklim, perubahan iklim sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terutama oleh para petani. Bagi petani sawah, kadang terjadi pergeseran masa tanam. Namun berbeda bagi petani kebun khususnya di wilayah timur, dimana asumsi musim kemarau yang bergerak dari Maret hingga Agustus tetap masih dirasakan begitu juga dengan musim hujan dari September hingga Februari. Padahal secara umum, kondisi itu sudah bergeser beberapa minggu dari tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi musim kemarau yang konsisten tersebut bagi petani kebun telah mendorong mereka untuk terus melakukan Tradisi Tumbang Bakar. Biasanya Tradisi ini dilakukan pada lahan yang berkawasan hutan atau belukar atau sesap. Penumbangan vegetasi yang berupa pohon dilakukan pada awal-awal musim kemarau yang selanjutnya dilakukan pembakaran terhadap vegetasi yang ditumbang tersebut.

Pada masa pembakaran inilah wilayah Sumatra dan sekitarnya ditutupi oleh kabut asap. Bagi lahan yang berada di perbukitan dan daratan, dampak kebakaran tersebut tidak begitu luas bagi kawasan tersebut. Namun bagi lahan yang berada di kawasan gambut, dampaknya secara luasan akan terus menyebar dan memiliki waktu yang lama untuk pemadamannya. Sehingga akan memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan seperti adanya kabut asap.

Ketika musim hujan datang, masyarakat mulai menanam padi ladang dan tanaman holtikultura lainnya. Tanaman ini akan ditanam untuk beberapa kali musim hingga sisa-sisa pepohonan yang tidak terbakar mulai hancur. Kadang-kadang baru sekali musim, tanaman sawit pun mulai ditanam bila masyarakatnya sudah terpengaruh dengan tanaman sawit. Namun bagi yang menanam Karet atau tanaman yang berupa pohon, penanaman tanaman holtikultura itu bisa berlangsung hingga 2-3 musim.

Setiap kembalinya siklus musim kemarau, masyarakat kembali melakukan pembakaran bagi lahannya dimana tanaman holtikultura yang berumur singkat tersebut sudah panen dan dibiarkan menjadi sesap hingga belukar. Sesap dan belukar inilah yang kembali dibakar pada musim kemarau berikutnya tersebut. Sehingga siklus ini sudah menjadi tradisi yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Belum lagi kalau dilakukan perluasan atau penambahan pembukaan lahan baru, tradisi ini akan tetap berlaku.

Tradisi Tumbanam ini hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat dan beberapa perusahaan perkebunan. Sehingga
kabut asap pun akan terus mewarnai langit Sumatra setiap tahunnya. (qt)

Advertisements

Pemerintah Pusat Ambil Alih Izin Usaha Perkebunan di Kawasan Hutan

Leave a comment

Perubahan Kawasan
Alih Izin Usaha Perkebunan di Kawasan Hutan yang dapat menimbulkan permasalahan perebutan lahan dengan masyarakat bila dalam pemberian izinnya tidak memperhatikan keberadaan masyarakat yang telah mendiami wilayah Usulan Izin Usaha Perkebunan (Photo by naturasumatrana)

Pemerintah Pusat Ambil Alih Izin Usaha Perkebunan di Kawasan Hutan

Senin, 30 Juli 2012 – 15:15 WIB
Oleh: Desk Informasi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012, merubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, utamanya yang menyangkut keberadaan lahan pengganti dan menyisipkan aturan tentang izin untuk kegiatan usaha perkebunan yang berada di kawasan hutan.

Sebagaimana diketahui dalam PP Nomor 10/2010, pemerintah memberikan peluang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan guna memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada otimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasa yang cukup dan sebaran proporsional.

Kawasan hutan yang dimaksudkan adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sevafau hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Namun perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap, dan/atau hutan produksi terbatas.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 menyebutkan, tukar menukar kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan:
a. Tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikir 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan
b. Mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

“Dalam hal luas kawasan hutan kurang dari 30%, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikir 1:2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikir 1:1,” bunyi Pasal 12 Ayat 2 PP tersebut.

Dalam hal luas kawasan hutan kurang dari 30%, menurut PP tersebut, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikir 1:1.

Mengenai lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan itu, jika pada PP Nomor 10 Tahun 2010 ditegaskan terletak berbatasan langsung dengan kawasan hutan, pada PP Nomor 60 Tahun 2012 tidak ada aturan bahwa lahan pengganti harus berlokasi langsung dengan kawasan hutan. Namun ketentuan mengenai letak, luas, dan batas kawasan pengganti harus jelas; terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi atau pulau yang sama; dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; tidak dalam sengketa; dan direkomendasikan oleh gubernu dan bupati/walikota tetap berlaku.

Tarik Izin ke Pusat

Secara khusus PP Nomor 60/2012 mengatur mengenai kegiatan usaha perkebunan yang selama ini izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 51A yang merupakan sisipan dari Pasal 51 dan Pasal 52 PP Nomor 10/2010 disebutkan: kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di areal yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP Nomor 60/2012 wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

Hal yang sama juga berlaku bagi pemegang izi usaha perkebunan di areal kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi tetap, diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan ke Menteri Kehutanan.

“Tukar menukar sebagaimana dimaksud (kawasan hutan) itu dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak permohonan disetujui. Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti, Menteri Kehutanan dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan,” bunyi Pasal 51 B Ayat 1, 2 PP Nomor 60 Tahun 2012.(Pusdatin, ES)

————————————————-
source: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

#justShareAnyNews

Pemangku kepentingan kelapa sawit lestari di Indonesia sepakati investasi hijau yang menguntungkan

Leave a comment

Socio-Economic versus Socio-Ecologic
Gambaran salah satu perkebunan sawit yang berada di tanah Sumatera (Photo by naturasumatrana)

Pemangku kepentingan kelapa sawit lestari di Indonesia sepakati investasi hijau yang menguntungkan

WWF, 29 Februari 2012

Indonesia telah membuka jalan dalam mencari solusi investasi hijau yang menguntungkan dengan bertemunya Kementerian Pertanian, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, United Kingdom Department of International Development dan WWF-Indonesia untuk merumuskan bentuk-bentuk insentif yang akan memberikan kontribusi utama terhadap perekonomian dan kelestarian lingkungan.

“Pertanian berkelanjutan merupakan prioritas bagi Indonesia. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2012 yang dikeluarkan pada 9 Januari 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menggarisbawahi komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai garda terdepan untuk mewujudkan komitmen pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Juga merupakan prioritas bagi kami untuk mendukung model pertanian yang berkelanjutan dan investasi bagi petani-petani kecil di pedesaan,” ujar Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

Pada tahun 2015, diperkirakan bahwa permintaan dunia atas minyak kelapa sawit akan meningkat dari hanya 45 juta ton pada 2010 menjadi 62 juta sampai dengan 64 juta ton pada tahun 2015. Sebagian besar kebutuhan akan terus dipasok oleh industri minyak sawit Indonesia yang terus tumbuh.

Banyak perusahaan Indonesia berjuang untuk meningkatkan praktek-praktek keberlanjutan mereka. Praktek-praktek yang baik oleh berbagai perusahaan tersebut telah membantu mempromosikan perubahan di sektor industri ini. Namun pada saat yang sama, kritik terhadap minyak sawit Indonesia dalam kaitan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih tetap berlangsung.

Praktek pengelolaan yang baik yang diadopsi oleh beberapa perusahaan terkemuka terbukti bermanfaat bagi bisnis mereka. Baik dalam hal pencitraan dan kepercayaan konsumen, dan tentunya, akses ke pasar, seperti komitmen terhadap penanaman rendah karbon atau dalam penghematan biaya operasional, seperti pengalaman Musim Mas yang melakukan methane capture. Namun, masih ada persepsi bahwa investasi terhadap aspek lingkungan merupakan biaya tambahan dibanding dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan daya saing. Sangat dibutuhkan pemahaman yang lebih baik terhadap kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Produsen minyak sawit perlu dukungan dari pemerintah untuk melanjutkan langkah positif ini serta mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Kebijakan insentif yang kuat oleh pemerintah untuk para produsen, pedagang, pengecer dan konsumen dari produk minyak sawit berkelanjutan yang bersertifikat dapat menjadi faktor penentu untuk memungkinkan dan mempercepat terjadinya perubahan.

Para pemangku kepentingan yang hadir dalam konferensi ini, perwakilan dari pemerintah, swasta dan masyarakat sipil bersama-sama menyatakan bahwa investasi terhadap aspek lingkungan membawa manfaat yang positif bagi bisnis, tidak seperti yang dipersepsikan secara umum. Para pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam kerangka kemitraan dalam mewujudkan pertanian keberlanjutan dan menindaklanjuti model-model insentif yang dibahas. Satuan tugas Agri-Bisnis Berkelanjutan telah dibentuk oleh Kementerian Pertanian untuk tujuan ini.

“Hari ini saya berpartisipasi dalam perdebatan paling konstruktif antara industri, masyarakat sipil dan pemerintah dalam membahas masalah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), debat yang telah saya saksikan selama tiga tahun di Indonesia,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Julian Wilson.

“CPO adalah industri besar bagi Indonesia. Eropa juga menyukai produk kelapa sawit – kami adalah salah satu pasar terbesar Indonesia. Tapi kita semua mengakui ada dampak lingkungan dari industri ini. Jadi hari ini kita mempelajari contoh-contoh bagaimana industri dapat tumbuh pada saat yang sama juga mengatasi masalah-masalah lingkungan. Misalnya, kami mendengar hari ini dari perusahaan yang melakukan methane capture dari pengolahan kelapa sawit dan, sebagai hasilnya, menghemat uang tagihan listrik mereka sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Kami berharap industri CPO Indonesia memperbanyak contoh-contoh ini, dan menghijaukan industri mereka sambil menjaga profitabilitas mereka ,” tambahnya.

Dukungan terhadap upaya bersama ini juga datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Perwakilan Kadin, Shinta Kamdhani menggarisbawahi, “Komunitas bisnis Indonesia melihat kesempatan besar untuk melakukan investasi hijau. Kami menyambut dukungan pemerintah agar pelaku bisnis di Indonesia melakukan transisi tersebut.” Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil dapat menjembatani proses transisi besar yang dapat mengamankan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, akan terjadi.

Pada saat yang sama, Dr. Efransjah, CEO WWF-Indonesia, menyatakan bahwa “WWF mendukung pemerintah untuk berinvestasi menyediakan kebijakan pemungkin sebagai insentif untuk mendorong mata rantai komoditas pertanian kunci bergerak ke arah pengelolaan yang keberlanjutan. Hal ini, pada akhirnya nanti, akan membantu pemerintah mengurangi biaya sosial dan lingkungan yang tidak terduga. WWF-Indonesia terdorong untuk mengambil peran aktif dalam bekerja dengan pemerintah, pemimpin dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kontribusi nilai ekonomi dari komoditi tersebut bagi negara, melalui internalisasi praktek yang memberikan manfaat lingkungan dan sosial di tingkat lapangan.”

Kontak WWF:
Irwan Gunawan, Deputi Direktur Transformasi Pasar, WWF-Indonesia, igunawan@wwf.or.id

Catatan Admin: tulisan ini pernah diterbitkan Indonesian Nature Conservation newsLetter (INCL) Edisi 15-10b, 5 Maret 2012 dan disalin sebagaimana aslinya. Photo merupakan koleksi Admin.

—————————————————————————————–
“Use Paperless to Save Our Remaining Forest”

%d bloggers like this: